Latihan Soal PPKn Kelas 8 SMP Materi Tata Urutan dan Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan

Materi Soal

Halo, teman-teman juara! Selamat datang di sesi latihan soal PPKn kita kali ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak aturan di negara kita, mulai dari UUD 1945 sampai peraturan di tingkat desa? Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat keren dan penting, yaitu “Tata Urutan dan Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan”. Kita akan belajar bagaimana semua aturan itu disusun secara berjenjang atau hierarkis, seperti piramida, di mana aturan yang lebih tinggi menjadi dasar bagi aturan di bawahnya. Memahami ini penting sekali agar kita tahu bahwa tidak ada peraturan yang bisa dibuat sembarangan. Selain latihan soal yang ada di halaman ini, kalian juga bisa menemukan lebih banyak lagi variasi soal untuk menguji pemahaman di bimbel.net/ yang pastinya akan membuat kalian makin siap menghadapi ujian.

Dengan mempelajari materi ini, kalian tidak hanya sekadar menghafal urutan peraturan, lho. Tujuan utamanya adalah agar kalian mengerti mengapa sebuah peraturan harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini akan membantu kalian berpikir lebih kritis saat melihat berita tentang kebijakan pemerintah atau peraturan baru di daerah kalian. Kalian akan jadi warga negara yang cerdas, yang paham akan hak dan kewajiban, serta mengerti bagaimana negara kita dikelola melalui aturan hukum yang terstruktur. Jadi, yuk kita mulai petualangan belajar ini dengan semangat dan buktikan bahwa PPKn itu seru dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari!

Latihan Soal

1) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi adalah…

A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
B. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Peraturan Pemerintah

2) Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip ini dikenal dengan asas…

A. Lex superior derogat legi inferiori
B. Lex specialis derogat legi generali
C. Lex posterior derogat legi priori
D. Lex dura sed tamen scripta

3) Dalam kondisi genting yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kedudukan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan setara dengan…

A. Peraturan Pemerintah
B. Undang-Undang
C. Peraturan Presiden
D. TAP MPR

4) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dibuat oleh Gubernur bersama dengan…

A. Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

5) Jika suatu Undang-Undang dirasa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian (judicial review) terhadap Undang-Undang tersebut adalah…

A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Dewan Perwakilan Rakyat

6) Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan disebut…

A. Peraturan Pemerintah (PP)
B. Peraturan Presiden (Perpres)
C. Instruksi Presiden (Inpres)
D. Keputusan Presiden (Keppres)

7) Landasan yuridis yang menjadi dasar utama hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah…

A. UU No. 10 Tahun 2004
B. UU No. 12 Tahun 2011
C. Tap MPR No. III/MPR/2000
D. UU No. 15 Tahun 2019

8) Peraturan Desa (Perdes) dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan…

A. Camat
B. Bupati/Wali Kota
C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

9) Sebuah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang isinya mengatur tentang retribusi parkir harus berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu…

A. Hanya pada Peraturan Daerah Provinsi
B. Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah
C. Peraturan Presiden saja
D. Peraturan Desa setempat

10) Mengapa UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?

A. Karena merupakan peraturan yang paling tebal dan lengkap
B. Karena disahkan oleh Presiden dan DPR
C. Karena memuat dasar-dasar negara dan menjadi acuan bagi semua peraturan di bawahnya
D. Karena hanya bisa diubah oleh Mahkamah Konstitusi

11) Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang kawasan bebas asap rokok di fasilitas umum. Perwali ini merupakan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi, kemungkinan besar adalah…

A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang kesehatan
B. Ketetapan MPR tentang pola hidup sehat
C. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H
D. Undang-Undang tentang Cukai Hasil Tembakau

12) Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah…

A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Daerah Provinsi
C. Peraturan Menteri
D. Ketetapan MPR

13) Sebuah Peraturan Pemerintah (PP) dibuat untuk…

A. Menggantikan Undang-Undang dalam keadaan darurat
B. Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang
C. Menjadi dasar pembentukan UUD NRI Tahun 1945
D. Menjalankan otonomi khusus di tingkat provinsi

14) DPR bersama Presiden baru saja mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Apa arti penting dari keberadaan UU ini bagi masyarakat?

A. Agar pemerintah bisa mengawasi semua data warga negara
B. Memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi privasi data warga negara dari penyalahgunaan
C. Membatasi penggunaan internet oleh masyarakat umum
D. Menambah jenis pajak baru bagi perusahaan teknologi

15) Jika ada Peraturan Daerah (Perda) yang isinya bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka mekanisme yang dapat ditempuh adalah…

A. Langsung tidak dipatuhi oleh masyarakat
B. Diubah oleh Kepala Desa setempat
C. Diajukan pembatalan melalui *executive review* oleh pemerintah pusat atau *judicial review* oleh Mahkamah Agung
D. Dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

16) Asas “Kejelasan Tujuan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berarti…

A. Peraturan harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami
B. Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai
C. Lembaga yang membuat peraturan harus jelas dan berwenang
D. Proses pembentukannya harus terbuka untuk umum

17) Urutan yang benar dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 adalah…

A. UU/Perppu – PP – Tap MPR – Perpres
B. Tap MPR – UU/Perppu – PP – Perpres
C. Tap MPR – UU/Perppu – Perpres – PP
D. UU/Perppu – Tap MPR – PP – Perpres

18) Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap…

A. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
B. Undang-Undang
C. Ketetapan MPR
D. Peraturan Presiden

19) Pemerintah ingin membangun ibu kota baru. Untuk melaksanakan proyek besar ini, diperlukan banyak aturan teknis mengenai pembebasan lahan, tata ruang, dan pendanaan. Peraturan yang paling tepat untuk mengatur detail pelaksanaan teknis dari UU Ibu Kota Negara adalah…

A. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)
B. Undang-Undang baru yang setara
C. Ketetapan MPR tentang Pembangunan Nasional
D. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

20) Asas “Keterbukaan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menuntut agar…

A. Semua rapat pembahasan harus disiarkan langsung di televisi
B. Masyarakat diberi hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan
C. Naskah final peraturan tidak boleh diubah sama sekali
D. Peraturan hanya dibuat oleh wakil rakyat yang terpilih

21) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus mendapatkan persetujuan dari… dalam persidangan berikutnya untuk menjadi Undang-Undang.

A. Mahkamah Konstitusi
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Presiden itu sendiri

22) Di sebuah daerah, terjadi konflik antara Peraturan Bupati tentang jam operasional pasar dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang ketertiban umum. Berdasarkan asas hierarki, manakah yang memiliki kedudukan lebih tinggi?

A. Peraturan Bupati, karena lebih spesifik
B. Peraturan Daerah Kabupaten, karena dibuat bersama DPRD
C. Keduanya setara dan bisa saling menegasikan
D. Tidak ada yang lebih tinggi, tergantung situasi

23) Salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dalam konteks tata urutan perundang-undangan, hal ini berarti…

A. Semua pejabat negara kebal terhadap hukum
B. Hukum dapat diubah sesuai keinginan penguasa
C. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku
D. Masyarakat boleh membuat hukumnya sendiri-sendiri

24) Peraturan Daerah Provinsi berlaku di wilayah…

A. Seluruh Indonesia
B. Satu provinsi yang bersangkutan
C. Beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi
D. Hanya di ibu kota provinsi

25) Jika Presiden dan DPR tidak mencapai kesepakatan dalam pembahasan suatu RUU, maka RUU tersebut…

A. Tetap disahkan menjadi UU oleh Presiden
B. Diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan
C. Tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPR saat itu
D. Dikembalikan kepada rakyat melalui referendum

26) Apa yang membedakan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Peraturan Presiden (Perpres)?

A. PP dibuat oleh DPR, sedangkan Perpres dibuat oleh Presiden
B. PP kedudukannya lebih tinggi daripada Perpres
C. PP mengatur hal yang belum ada UU-nya, Perpres menjalankan UU
D. PP harus disetujui MPR, sedangkan Perpres tidak

27) Keberadaan Ketetapan MPR (TAP MPR) dalam hierarki UU No. 12 Tahun 2011 memiliki status khusus. Alasannya adalah…

A. TAP MPR masih aktif dibuat setiap tahun
B. Hanya TAP MPR yang bersifat sementara dan tidak mengikat yang masih berlaku
C. Semua TAP MPR dari masa lalu masih berlaku tanpa kecuali
D. TAP MPR adalah sumber dari segala sumber hukum

28) Sebuah Undang-Undang tentang Pendidikan mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur teknis penyaluran dana tersebut ke sekolah-sekolah. Hubungan antara UU dan PP tersebut adalah…

A. Hubungan pertentangan, karena PP membatasi UU
B. Hubungan hierarkis dan fungsional, di mana PP menjalankan perintah UU
C. Hubungan kesetaraan, keduanya bisa saling menggantikan
D. Tidak ada hubungan sama sekali

29) Pemerintah daerah ingin membuat peraturan tentang pelestarian budaya lokal. Bentuk peraturan yang paling tepat untuk ditetapkan di tingkat kabupaten/kota adalah…

A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
D. Peraturan Presiden

30) Asas “dapat dilaksanakan” dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa…

A. Peraturan harus efektif dan didukung oleh sanksi yang jelas serta fasilitas yang memadai
B. Peraturan harus bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum saja
C. Peraturan harus disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat
D. Peraturan harus dibuat dalam waktu sesingkat-singkatnya

31) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini sesuai dengan prinsip…

A. Negara kekuasaan
B. Negara otoriter
C. Negara hukum yang demokratis
D. Negara kesatuan

32) Jika sebuah Peraturan Menteri (Permen) terbukti bertentangan dengan Undang-Undang, maka lembaga yang berwenang membatalkannya adalah…

A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Presiden

33) Mengapa proses pembentukan UU harus melibatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden?

A. Untuk memperlambat proses agar tidak tergesa-gesa
B. Karena Presiden adalah kepala DPR
C. Untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antara legislatif dan eksekutif
D. Agar anggarannya bisa disetujui oleh kedua lembaga

34) Pancasila dalam konteks sistem hukum nasional berkedudukan sebagai…

A. Peraturan setingkat Undang-Undang
B. Sumber dari segala sumber hukum negara
C. Lampiran dari UUD NRI Tahun 1945
D. Aturan pelaksana dari TAP MPR

35) Sebuah kota pesisir membuat Perda tentang larangan penggunaan pukat harimau untuk melindungi ekosistem laut. Tindakan ini menunjukkan fungsi Perda sebagai…

A. Alat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
B. Instrumen untuk melaksanakan otonomi daerah yang sesuai dengan kondisi lokal
C. Cara untuk menentang kebijakan pemerintah pusat
D. Aturan yang hanya berlaku bagi nelayan pendatang

36) Suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal…

A. Diundangkan dalam Lembaran Negara RI atau Berita Daerah
B. Disetujui oleh DPR dan Presiden
C. Selesai diketik dan ditandatangani
D. Diumumkan pertama kali di media massa

37) Proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR. Apa konsekuensi dari amandemen tersebut terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya?

A. Semua peraturan di bawahnya otomatis tidak berlaku
B. Peraturan di bawahnya harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan hasil amandemen
C. Tidak ada konsekuensi apapun, karena UU lebih kuat dari amandemen
D. Hanya Peraturan Presiden yang perlu disesuaikan

38) Asas “Bhinneka Tunggal Ika” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bermakna bahwa materi muatan peraturan harus…

A. Seragam untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali
B. Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan kondisi khusus daerah
C. Dibuat dalam berbagai bahasa daerah
D. Mengutamakan kepentingan golongan mayoritas

39) DPR dapat menggunakan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan suatu Undang-Undang yang dianggap bermasalah. Hal ini menunjukkan fungsi DPR dalam bidang…

A. Legislasi
B. Anggaran
C. Pengawasan
D. Yudikatif

40) Jika pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, UU Perpajakan, dan UU Lingkungan Hidup, maka dalam penerapan hukumnya berlaku asas…

A. Lex superior derogat legi inferiori (hukum yang tinggi mengalahkan yang rendah)
B. Lex specialis derogat legi generali (hukum yang khusus mengalahkan yang umum)
C. Lex posterior derogat legi priori (hukum yang baru mengalahkan yang lama)
D. Kombinasi B dan C

Aplikasi Ujian Online

Bagaimana rasanya setelah mengerjakan 40 soal tadi, teman-teman? Apakah soal-soal tentang tata urutan dan hubungan antar peraturan perundang-undangan ini cukup menantang? Kami harap latihan ini bisa membantu kalian melihat gambaran besar bagaimana hukum di negara kita bekerja secara sistematis. Mungkin beberapa soal analisis atau studi kasus terasa sedikit sulit, tetapi justru soal-soal seperti itulah yang melatih kemampuan berpikir kritis kalian. Semoga dengan mencoba menjawabnya, konsep hierarki hukum menjadi lebih jelas dan tidak lagi terasa abstrak.

Nah, untuk terus mengasah pemahaman dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian penting seperti Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS), Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), atau Penilaian Akhir Semester (PAS), kalian wajib banget mencoba lebih banyak latihan. Kalian bisa mengunjungi Platform Ujian Online yang menyediakan ribuan soal dari berbagai mata pelajaran. Di sana, kalian bisa merasakan simulasi ujian yang sesungguhnya, lengkap dengan fitur canggih seperti penghitung waktu mundur dan sistem penilaian otomatis. Dengan begitu, kalian bisa langsung tahu sejauh mana kemampuan kalian dan bagian mana yang perlu dipelajari lagi. Yuk, jangan tunda lagi, langsung saja manfaatkan platform ini untuk jadi juara di sekolah!

PPKn