Latihan Soal PPKn Kelas 11 SMA IPA Materi Analisis Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Materi Soal

Halo para siswa kelas 11! Selamat datang di materi latihan soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengenai Analisis Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana hak asasi manusia bisa dilanggar dan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Melalui latihan soal ini, kalian akan diajak untuk memahami berbagai kasus pelanggaran HAM yang mungkin pernah terjadi di negeri kita tercinta, serta menyimak bagaimana upaya penanganannya. Materi ini bisa kamu pelajari lebih dalam melalui bimbel.net/, yang menyediakan banyak sumber daya dan materi tambahan yang bermanfaat.

Tujuan dari pelajaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kalian tentang pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia. Dengan memahami materi ini, kalian tidak hanya akan menjadi siswa yang lebih kritis tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peka terhadap isu kemanusiaan di sekitarmu. Materi ini dirancang agar kalian bisa lebih siap menghadapi berbagai tantangan sosial di Indonesia, serta membangun pola pikir yang lebih peduli dan empati. Ingatlah bahwa pelajaran ini tidak hanya penting untuk nilai akademismu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Latihan Soal

1) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan….

A. Pemberian dari negara yang dapat dicabut sewaktu-waktu.
C. Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.
D. Alat untuk mengendalikan masyarakat.
E. Hak istimewa bagi kelompok tertentu saja.
B. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

2) Peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah….

A. Diskriminasi dan intimidasi.
C. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
D. Penggusuran paksa dan pencemaran lingkungan.
E. Kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan.
B. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia dibentuk dengan tujuan utama untuk….

A. Mengadili pelaku pelanggaran HAM.
B. Melakukan investigasi, mediasi, dan pemantauan terhadap kasus-kasus HAM.
C. Memberikan sanksi berat kepada pemerintah.
D. Menerbitkan undang-undang baru tentang HAM.
E. Menggantikan peran lembaga peradilan.

4) Salah satu faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM adalah….

A. Kesenjangan ekonomi dan sosial.
C. Kurangnya kesadaran akan pentingnya HAM.
D. Penegakan hukum yang tidak efektif.
E. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.
B. Sistem politik yang otoriter.

5) Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena….

A. Kekerasan yang terjadi hanya dalam skala kecil.
B. Pelanggaran tersebut dilakukan secara meluas dan sistematis oleh aparat negara.
C. Hanya menyebabkan kerugian materiil saja.
D. Pelanggaran tersebut terjadi di luar pengawasan pemerintah.
E. Pelanggaran tersebut hanya terjadi satu kali.

6) Lembaga peradilan yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah….

A. Mahkamah Konstitusi
C. Pengadilan HAM
D. Mahkamah Agung
E. Pengadilan Negeri
B. Pengadilan Tata Usaha Negara

7) Prinsip universal HAM menegaskan bahwa hak-hak tersebut….

A. Hanya berlaku bagi warga negara tertentu.
C. Berlaku untuk semua orang, di mana pun dan kapan pun, tanpa diskriminasi.
D. Dapat dicabut oleh pemerintah.
E. Bergantung pada budaya dan tradisi lokal.
B. Dibatasi oleh hukum nasional saja.

8) Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM ringan adalah….

A. Genosida.
C. Perampasan hak milik secara paksa oleh oknum aparat.
D. Kejahatan kemanusiaan.
E. Penyiksaan yang dilakukan secara sistematis.
B. Pembunuhan massal.

9) Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) dalam penegakan HAM di Indonesia adalah….

A. Mengambil alih tugas pemerintah.
C. Menjadi hakim dan jaksa dalam kasus-kasus HAM.
D. Melakukan pemantauan, advokasi, dan edukasi publik tentang HAM.
E. Memberikan sanksi finansial kepada pelaku.
B. Menciptakan peraturan hukum baru.

10) Mengapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu sering kali sulit diselesaikan?

A. Karena kurangnya saksi mata.
C. Karena kurangnya perhatian media.
D. Karena adanya impunitas dan kelemahan dalam sistem peradilan.
E. Karena HAM bukan prioritas negara.
B. Karena pelaku sudah tidak ada.

11) Salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan adalah….

A. Perdagangan manusia.
C. Penipuan online.
D. Pencurian barang.
E. Kekerasan dalam rumah tangga.
B. Korupsi.

12) Apa perbedaan mendasar antara HAM dan kewajiban asasi manusia?

A. HAM adalah hak yang dimiliki, sedangkan kewajiban asasi adalah hal yang harus dilakukan.
B. HAM adalah milik negara, sedangkan kewajiban asasi adalah milik individu.
C. Keduanya adalah hal yang sama.
D. HAM hanya berlaku untuk orang kaya, sedangkan kewajiban asasi untuk orang miskin.
E. Kewajiban asasi lebih penting daripada HAM.

13) Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dapat terjadi di lingkungan sekolah adalah….

A. Keterlambatan masuk kelas.
B. Perundungan (bullying) dan kekerasan terhadap siswa.
C. Tidak mengerjakan PR.
D. Menggunakan seragam yang salah.
E. Melanggar peraturan sekolah.

14) Salah satu faktor eksternal yang dapat memicu pelanggaran HAM adalah….

A. Sikap egoisme dan intoleransi.
C. Rendahnya tingkat pendidikan.
D. Struktur sosial dan politik yang tidak adil.
E. Kurangnya pengetahuan tentang HAM.
B. Pola pikir yang pasif.

15) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak termasuk dalam kategori….

A. Hak sipil dan politik.
C. Hak ekonomi.
D. Hak sosial dan budaya.
E. Hak lingkungan.
B. Hak asasi yang tidak dapat dicabut (non-derogable rights).

16) Dalam konteks penegakan HAM di Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bertujuan untuk….

A. Mengadili pelaku pelanggaran HAM di pengadilan.
C. Memulihkan hak korban dan mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu.
D. Memberikan amnesti kepada pelaku.
E. Mengganti semua kerugian finansial korban.
B. Menulis sejarah baru tentang pelanggaran HAM.

17) Apa yang dimaksud dengan “impunitas” dalam konteks pelanggaran HAM?

A. Kebebasan dari hukuman bagi pelaku kejahatan.
C. Proses peradilan yang adil dan cepat.
D. Pemberian amnesti kepada pelaku.
E. Hukuman yang sangat berat bagi pelaku.
B. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

18) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 merupakan tonggak penting dalam sejarah HAM karena….

A. Menetapkan hukuman mati bagi pelaku pelanggaran HAM.
B. Merupakan dokumen internasional pertama yang menguraikan hak-hak dasar manusia secara komprehensif.
C. Memaksa semua negara untuk memiliki Pengadilan HAM.
D. Menjadi satu-satunya sumber hukum HAM di dunia.
E. Memberikan hak istimewa kepada negara-negara maju.

19) Salah satu tugas dan wewenang Komnas HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah….

A. Menjatuhkan hukuman pidana kepada pelanggar HAM.
C. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku.
D. Melakukan penyelidikan dan mediasi terkait dugaan pelanggaran HAM.
E. Memimpin demonstrasi menuntut keadilan.
B. Mengambil alih kasus dari kepolisian.

20) Dalam kasus pelanggaran HAM berat, Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk apabila….

A. Kasus tersebut terjadi di luar negeri.
B. Pelanggaran terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000.
C. Pelanggaran terjadi setelah tahun 2000.
D. Pelaku adalah warga negara asing.
E. Pemerintah tidak mau menyelesaikan kasus tersebut.

21) Peran Mahkamah Agung dalam penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai….

A. Lembaga eksekutif.
B. Lembaga yudikatif yang menguji banding dan kasasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
C. Lembaga legislatif.
D. Lembaga independen yang menyelidiki kasus.
E. Lembaga mediasi non-hukum.

22) Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan HAM di Indonesia adalah….

A. Kurangnya undang-undang tentang HAM.
C. Adanya impunitas dan lemahnya penegakan hukum.
D. Tidak adanya kesadaran masyarakat.
E. Kurangnya kasus pelanggaran HAM.
B. Terlalu banyak lembaga penegak HAM.

23) Kasus Talangsari 1989 dan Tanjung Priok 1984 digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat karena….

A. Kekerasan tersebut terjadi di masa pemerintahan otoriter.
B. Adanya pembunuhan massal dan penyerangan sistematis terhadap kelompok tertentu.
C. Kerugian finansial yang sangat besar.
D. Pelanggaran tersebut hanya terjadi di satu lokasi saja.
E. Korban tidak memiliki identitas yang jelas.

24) Apa peran media massa dalam upaya penegakan HAM?

A. Menyebarkan berita palsu tentang HAM.
C. Melakukan kampanye hitam terhadap pemerintah.
D. Mengungkap dan memberitakan kasus-kasus pelanggaran HAM untuk meningkatkan kesadaran publik.
E. Menyelesaikan kasus secara sepihak.
B. Menutupi kasus pelanggaran HAM.

25) Jika sebuah kasus pelanggaran HAM ringan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi Komnas HAM, maka kasus tersebut akan diteruskan ke….

A. Pengadilan HAM Ad Hoc.
C. Pengadilan Negeri.
D. Mahkamah Internasional.
E. Presiden.
B. Pengadilan Tata Usaha Negara.

26) Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi dasar hukum utama dalam penegakan HAM adalah….

A. UUD 1945.
B. Peraturan Pemerintah.
D. Keputusan Presiden.
E. Peraturan Daerah.
B. Undang-Undang Dasar Sementara.

27) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan sosial termasuk dalam kategori….

A. Hak sipil dan politik.
C. Hak ekonomi, sosial, dan budaya.
D. Hak non-derogable.
E. Hak lingkungan.
B. Hak politik.

28) Kasus pelanggaran HAM yang bersifat “sistematis” memiliki arti….

A. Terjadi di satu tempat saja.
B. Terjadi secara terorganisir dan terencana oleh pihak tertentu.
C. Terjadi secara kebetulan.
D. Terjadi karena kecerobohan.
E. Terjadi di masa lalu.

29) Peran pemerintah dalam penegakan HAM, selain membuat regulasi, adalah….

A. Menutup-nutupi kasus pelanggaran HAM.
C. Melakukan investigasi dan mengadili pelaku sesuai hukum.
D. Menghilangkan hak-hak warga negara.
E. Menyerahkan semua urusan HAM kepada Komnas HAM.
B. Memberikan amnesti kepada semua pelaku.

30) Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh masyarakat dan LSM disebut sebagai upaya….

A. Preventif.
C. Kuratif.
D. Eksternal.
E. Non-institusional.
B. Institusional.

31) Mengapa Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk menuntut atau memenjarakan pelaku pelanggaran HAM?

A. Karena Komnas HAM adalah lembaga legislatif.
B. Karena tugas Komnas HAM adalah mediasi dan penyelidikan, bukan peradilan.
C. Karena Komnas HAM adalah lembaga swasta.
D. Karena Komnas HAM hanya mengurus HAM di luar negeri.
E. Karena HAM bukan kejahatan pidana.

32) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk dalam kategori….

A. Hak sipil dan politik.
C. Hak ekonomi, sosial, dan budaya.
D. Hak non-derogable.
E. Hak lingkungan.
B. Kewajiban asasi.

33) Pelanggaran HAM yang terjadi karena ketidakpedulian atau ketidaktahuan disebut sebagai faktor….

A. Eksternal.
C. Institusional.
D. Internal.
E. Non-institusional.
B. Struktural.

34) Yang menjadi dasar hukum pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia adalah….

A. UUD 1945.
B. UU No. 26 Tahun 2000.
C. UU No. 39 Tahun 1999.
D. Deklarasi Universal HAM.
E. TAP MPR No. XVII/MPR/1998.

35) Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, seperti di Wasior dan Wamena, sering kali dikaitkan dengan….

A. Masalah ekonomi semata.
C. Konflik antara suku-suku lokal.
D. Tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dalam konteks operasi militer.
E. Bencana alam.
B. Perebutan sumber daya alam oleh masyarakat.

36) Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM bersifat pro-justitia, yang artinya….

A. Dapat langsung menjatuhkan hukuman.
B. Selalu berorientasi pada proses peradilan.
C. Dapat diselesaikan di luar pengadilan.
D. Tidak memerlukan bukti yang kuat.
E. Hanya melibatkan korban dan pelaku.

37) Salah satu kewajiban asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah….

A. Hak untuk hidup.
B. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
C. Hak untuk berpendapat.
D. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
E. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

38) Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya preventif (pencegahan) pelanggaran HAM?

A. Mengadili pelaku secara sepihak.
C. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban asasi melalui pendidikan.
D. Menuntut ganti rugi sebesar-besarnya.
E. Melakukan kekerasan balasan.
B. Menyebarkan berita palsu.

39) Salah satu sanksi yang dapat diberikan oleh Pengadilan HAM kepada pelaku pelanggaran HAM berat adalah….

A. Denda ringan.
C. Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
D. Hukuman sosial.
E. Pelayanan masyarakat.
B. Pencabutan hak politik sementara.

40) Apa alasan utama mengapa penegakan HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan?

A. Kurangnya dasar hukum.
B. Kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat, serta intervensi politik.
C. Biaya yang terlalu mahal.
D. Kurangnya jumlah lembaga penegak HAM.
E. Kasus-kasus yang terlalu sedikit untuk ditangani.

Website Ujian Online

Bagaimana perasaan kalian setelah mencoba latihan soal tadi? Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu kalian memahami konsep pelanggaran hak asasi manusia dengan lebih baik? Apakah ada bagian yang terasa menantang atau justru menarik minatmu untuk mencari tahu lebih banyak? Coba renungkan apa yang telah kalian pelajari dan bagaimana hal itu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap proses pembelajaran merupakan langkah maju untuk menjadi pribadi yang lebih baik!

Jangan lupa untuk menjelajahi lebih banyak latihan soal melalui Platform Ujian Online, yang dirancang khusus untuk membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi evaluasi seperti Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS), Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS). Platform ini memberikan pengalaman ujian yang mirip dengan ujian sesungguhnya, lengkap dengan fitur seperti penghitung waktu dan sistem penilaian otomatis, agar kalian dapat menilai kemampuan dan kemajuan belajar kalian secara efektif. Selamat belajar dan semoga sukses dalam setiap usahamu!

PPKn