add_action('wp_head', function() { echo ''; });
light_mode
light_mode
Soal Pilihan
Trending

Latihan Soal PPKn Kelas 10 SMA IPA Materi Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Materi Soal

Halo, teman-teman kelas 10! Selamat datang di sesi latihan PPKn kali ini. Kita akan membahas salah satu materi paling fundamental dalam kenegaraan, yaitu Sistem Pembagian Kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Memahami materi ini seperti memegang peta untuk tahu bagaimana negara kita dijalankan, lho. Ini bukan sekadar hafalan, tapi kunci untuk mengerti peran setiap lembaga negara, dari Presiden hingga DPR. Biar belajarnya makin mantap, kalian bisa mencoba berbagai latihan soal interaktif di berbagai sumber, salah satunya di platform seperti bimbel.net yang menyediakan ribuan soal untuk mengasah kemampuan.

Tujuan utama kita belajar tentang pembagian kekuasaan ini adalah agar kita paham konsep check and balance atau saling mengawasi antarlembaga negara. Kalian pasti sering dengar istilah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kan? Nah, di sini kita akan dalami fungsi masing-masing, siapa saja pelakunya, dan bagaimana mereka bekerja sama sekaligus saling mengontrol agar tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Dengan begitu, kalian tidak hanya jadi siswa yang hafal materi, tapi juga calon warga negara yang kritis dan paham bagaimana pemerintahan yang baik seharusnya berjalan.

Latihan Soal

1) Konsep pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pertama kali digagas oleh seorang filsuf Prancis bernama…







2) Di Indonesia, kekuasaan untuk membentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dipegang oleh…







3) Menurut UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dipegang oleh…







4) Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review) adalah…







5) Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia merupakan contoh pembagian kekuasaan secara…







6) Tujuan utama dari sistem pembagian kekuasaan dalam suatu negara adalah untuk…







7) Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang disebut juga sebagai pemegang kekuasaan konstitutif, adalah…







8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan…







9) Analisis yang paling tepat mengenai hubungan kerja antara Presiden dan DPR dalam proses pembuatan undang-undang adalah…







10) Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) dalam sistem pemerintahan dikenal dengan istilah…







11) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan…







12) Lembaga negara yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah…







13) Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan penerapan dari asas…







14) Salah satu contoh penerapan mekanisme checks and balances adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu yang penting dan strategis. Hak ini disebut…







15) Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang murni. Hal ini dibuktikan dengan…







16) Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang kekuasaan moneter, yang salah satu tugas utamanya adalah…







17) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah…







18) Landasan konstitusional mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam…







19) Jika Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena keadaan genting yang memaksa, maka Perppu tersebut harus…







20) Dalam proses pemberhentian Presiden (impeachment), DPR mengajukan usul kepada MPR, namun sebelumnya harus meminta putusan dari…







21) Perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling mendasar adalah…







22) Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah disebut asas…







23) Pernyataan “Negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) memiliki implikasi bahwa…







24) Dalam mengangkat duta dan konsul untuk negara lain, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari…







25) Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, lembaga yang berhak memutus sengketa tersebut adalah…







26) Menurut teori Trias Politica, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk…







27) Keberadaan DPD sebagai wakil daerah di tingkat pusat bertujuan untuk…







28) Kewenangan Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari…







29) Apa implikasi dari sistem pembagian kekuasaan terhadap kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia?







30) Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada…







31) Berikut ini yang BUKAN merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah…







32) Pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota) bersama DPRD menjalankan urusan pemerintahan di daerah. Hal ini menunjukkan adanya…







33) Mengapa sistem presidensial yang dianut Indonesia mengharuskan adanya mekanisme checks and balances yang kuat?







34) Dalam teori John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan…







35) Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Komposisi keanggotaan MPR saat ini terdiri dari…







36) Pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal…







37) Apabila terdapat indikasi bahwa sebuah partai politik menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, lembaga yang berwenang membubarkannya adalah…







38) Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif, yaitu…







39) Apa akibatnya jika suatu negara tidak memiliki sistem pembagian kekuasaan yang jelas?







40) Kekuasaan membentuk undang-undang (fungsi legislasi), menetapkan anggaran (fungsi anggaran), dan melakukan pengawasan (fungsi pengawasan) adalah tiga fungsi utama dari…


Website Ujian Online

Gimana, teman-teman? Setelah mencoba menjawab kelima soal di atas, apakah kalian merasa lebih paham dengan materi sistem pembagian kekuasaan? Mungkin ada soal yang terasa menantang atau justru ada yang membuat konsep *check and balance* jadi lebih jelas. Tidak apa-apa jika masih ada yang salah, karena proses belajar yang paling efektif adalah dengan berlatih. Momen saat kalian berpikir keras untuk menganalisis soal itulah yang akan membuat materinya benar-benar melekat di ingatan.

Kalau kalian ingin tantangan lebih dan persiapan yang lebih matang, yuk jelajahi lebih banyak latihan soal di Ujian.online. Platform ini sangat cocok untuk mempersiapkan diri menghadapi Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS), Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), hingga Penilaian Akhir Semester (PAS). Di sana, kalian bisa menemukan Simulasi Ujian Online yang dirancang mirip dengan ujian sungguhan. Fitur-fitur seperti penghitung waktu mundur dan sistem penilaian otomatis akan membantu kalian mengukur sejauh mana kesiapan kalian secara efektif. Selamat belajar dan terus semangat

Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less