add_action('wp_head', function() { echo ''; });
light_mode
light_mode
Soal Pilihan
Trending

Latihan Soal PPKn Kelas 10 SMA IPS Materi Analisis Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Materi Soal

Selamat datang, para siswa kelas 10 IPS! Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yaitu Analisis Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia. Materi ini dirancang untuk membantu kalian memahami bagaimana kekuasaan di negara kita dibagi dan dijalankan. Dengan mempelajari ini, kalian akan mendapatkan wawasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing lembaga negara serta bagaimana keseluruhan sistem pemerintahan bekerja secara harmoni. Jika kalian ingin mendalami materi ini lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi bimbel.net yang menyediakan berbagai sumber belajar yang bermanfaat.

Kami percaya bahwa memahami materi ini tidak hanya penting untuk kesuksesan akademis kalian tetapi juga memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana negara kita beroperasi. Dengan mengetahui pembagian kekuasaan, kalian dapat lebih kritis dan bijaksana dalam menilai dinamika politik saat ini. Materi ini juga akan mempersiapkan kalian menghadapi berbagai soal dalam ujian PPKn, meningkatkan kemampuan analisis kalian, dan juga memperkuat rasa cinta tanah air melalui pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan yang ada. Jadi, mari kita hadapi materi ini dengan semangat belajar yang tinggi!

Latihan Soal

1) Konsep pembagian kekuasaan negara yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang membaginya menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pertama kali digagas oleh…







2) Di Indonesia, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kekuasaan ini disebut juga dengan kekuasaan…







3) Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah…







4) Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia diwujudkan melalui penerapan asas…







5) Jika terdapat sengketa hasil pemilihan umum, lembaga negara yang berwenang untuk memutus sengketa tersebut adalah…







6) Lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah…







7) Berikut ini yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat adalah…







8) Mekanisme “checks and balances” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk…







9) DPR bersama Presiden mengesahkan sebuah undang-undang. Namun, sekelompok masyarakat merasa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Upaya konstitusional yang dapat mereka tempuh adalah…







10) Perbedaan mendasar antara konsep “pemisahan kekuasaan” (separation of powers) dengan “pembagian kekuasaan” (division of powers) adalah…







11) Lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta keluhuran martabat hakim adalah…







12) Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki kekuasaan moneter. Salah satu tugas utama BI dalam menjalankan kekuasaan tersebut adalah…







13) Dalam hal pembuatan undang-undang, DPR memegang kekuasaan legislatif. Namun, setiap rancangan undang-undang harus dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan…







14) Perbedaan utama kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah…







15) Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah disebut asas…







16) Dalam teori pembagian kekuasaan John Locke, selain kekuasaan legislatif dan eksekutif, terdapat kekuasaan federatif yang berfungsi untuk…







17) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah…







18) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga legislatif yang kewenangannya lebih difokuskan pada…







19) Pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari…







20) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh urusan pemerintahan konkuren adalah…







21) Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu yang penting dan strategis disebut hak…







22) Di Indonesia, kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan kekuasaan yang merdeka. Makna dari “merdeka” dalam konteks ini adalah…







23) Kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan antara kepala daerah dan DPRD adalah…







24) Salah satu bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah (eksekutif) dalam pengelolaan keuangan negara adalah…







25) Jika Presiden melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara atau korupsi, proses pemberhentiannya (impeachment) harus melibatkan tiga lembaga negara, yaitu…







26) Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kekuasaan secara…







27) Menurut UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD adalah…







28) Kewenangan Presiden untuk memberi amnesti dan abolisi harus dengan memperhatikan pertimbangan dari…







29) Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh karena itu, menteri bertanggung jawab kepada…







30) Tujuan utama dibentuknya otonomi daerah melalui pembagian kekuasaan vertikal adalah…







31) Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Wewenang ini disebut…







32) Berikut ini yang BUKAN merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah…







33) Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut hak…







34) Dalam hal mengangkat duta dan konsul, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari…







35) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah pertama. Pengelolaan pendidikan menengah atas menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pembagian ini merupakan contoh penerapan pembagian urusan pemerintahan…







36) Kedudukan Komisi Yudisial (KY) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bersifat mandiri, yang artinya…







37) Salah satu tugas MPR setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah…







38) Kekuasaan membentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) di Indonesia dipegang oleh…







39) Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga lainnya. Perubahan ini menandakan pergeseran menuju prinsip…







40) Ketika pemerintah daerah menjalankan suatu program yang didanai oleh APBN, maka pemerintah daerah tersebut sedang menjalankan asas…







Website Ujian Online

Bagaimana perasaan kalian setelah mencoba Latihan Soal PPKn Kelas 10 SMA IPS? Apakah kalian menemukan soal-soal tersebut membantu dalam memahami pembagian kekuasaan negara kita? Mungkin ada yang merasa tantangan kali ini cukup merangsang pikiran atau membuat konsep yang sebelumnya terlihat rumit menjadi lebih jelas. Refleksi terhadap pembelajaran ini penting untuk memastikan bahwa kita benar-benar memahami materi dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk kalian yang ingin menggali lebih dalam dan melatih kemampuan menjawab soal dengan cakupan lebih luas, jangan ragu untuk menjelajahi berbagai latihan di Platform Ujian Online. Situs ini dirancang untuk mempersiapkan kalian menghadapi Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS), Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS). Dengan fitur ujian nyata seperti pengatur waktu mundur dan sistem penilaian otomatis, platform ini menawarkan pengalaman ujian yang realistis yang membantu kalian mengevaluasi kinerja secara efektif. Jadi, ayo manfaatkan sumber daya ini sebaik mungkin untuk mempersiapkan masa depan akademik kalian!

Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less